Langsung ke konten utama

TAXJASA : Jasa Penyedia Perhitungan pelaporan SPT dan Konsultasi Pajak

Cari Blog Ini

Resmi! Telah Rilis e-Faktur 4.0. Apa Saja Fiturnya dan Bagaimana Cara Updatenya

pada tanggal Juli 24, 2024

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Tutorial Update e-SPT PPh Pasal 21-26 Versi 2.5.0.0

pada tanggal Januari 13, 2023

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

DOWNLOAD Patch e-SPT PPh 21 V.2.5.0.0

DOWNLOAD Single Installer e-SPT PPh 21

<<< Kembali ke Beranda

Artikel Terkait :

1. Awal Tahun, DJP Merilis Aplikasi e-SPT PPh 21-26 Versi Terbaru 2.5.0.0

2. Penyesuaian Aturan Pajak Penghasilan Dalam PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2022

3. Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Terpakai, TidakPerlu Dikembalikan

4. Mengenal, Apa Itu PPN Final?

5. Tarif PPh Badan Ditetapkan 22% Mulai Tahun 2022

6. Integrasi NIKSebagai NPWP Orang Pribadi

7. Omzet UMKM Sampai Dengan Rp500 Juta TidakDikenakan Pajak

8. Undang-Undang Harmonisasi PeraturanPerpajakan Resmi Diundangkan

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

Kembali ke

Beranda

Cari Blog Ini

instagram

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh jasa pajak (@taxjasa)

Facebook

Cari Blog Ini

Postingan Populer

Kejutan Awal Tahun! Per Januari 2024 Penerapan Metode TER pada Perhitungan PPh 21 Mulai Berlaku

Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berkontribusi cukup besar pada APBN. Sehingga Pemerintah terus melakukan pengembangan guna penerimaan pajak yang lebih baik, seperti PPh Pasal 21 yang mengatur mengenai pemotongan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Baca juga : Ketahui Aturan Teknis Pajak Natura dan Kenikmatan dalam PMK 66/2023 Pada tanggal 27 Desember 2023 lalu pemerintah meluncurkan beleid yang menjelaskan mengenai Tarif Efektif Rata-Rata untuk perhitungan PPh 21. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2023 yang berisi tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Aturan ini, berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indones...

Pahami! Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dalam PMK 168 Tahun 2023

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan baru terkait petunjuk pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai dan bukan pegawai. Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Penerbitan PMK 168/ 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 ini sekaligus juga menggantikan peraturan sebelumnya yang mengatur pemotongan PPh Pasal 21, yakni PMK 252/2008, dikarenakan belum memenuhi kebutuhan terkait pemotongan dan juga penerapan dari tarif efektif yang digunakan atas PPh Pasal 21. Melalui PMK 168/2023, ketentuan terkait dengan penggunaan tarif efektif rata-rata (TER) diatur, mengingat sebelumya ketentuannya dituang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. PP 58/2023 dan PMK 168/2023 ini terbit guna menyederhanakan mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pengha...

Jangan Sampai Terlewat! Batas Waktu Pemadanan NIK Menjadi NPWP Diperpanjang Hingga Akhir Juni 2024

Pemerintah resmi memperpanjang batas waktu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024. Artinya, penggunaan NIK sebagai NPWP secara penuh pun mundur dari jadwal semula. Kebijakan baru tersebut akan diterapkan mulai tanggal 1 Juli 2024 mendatang. Hai tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang akan mengimplementasikan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Juli 2024. Pasal 11 Ayat (1) huruf a PMK Nomor 136 Tahun 2023 menegaskan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2024, Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menggunakan NIK sebagai NPWP dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain. | Baca juga : Integrasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi Penting untuk dicatat bahwa dalam proses...

Diberdayakan oleh Blogger

Gambar tema oleh gaffera

Tax Jasa