Langsung ke konten utama

TAX JASA : Jasa Penyedia Perhitungan pelaporan SPT dan Konsultasi Pajak

Cari Blog Ini

Anti Ribet! Pelaporan dan Pemotongan PPh 21 Melalui Aplikasi e-Bupot 21/26

pada tanggal Februari 21, 2024

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Tutorial Update e-SPT PPh Pasal 21-26 Versi 2.5.0.0

pada tanggal Januari 13, 2023

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

DOWNLOAD Patch e-SPT PPh 21 V.2.5.0.0

DOWNLOAD Single Installer e-SPT PPh 21

<<< Kembali ke Beranda

Artikel Terkait :

1. Awal Tahun, DJP Merilis Aplikasi e-SPT PPh 21-26 Versi Terbaru 2.5.0.0

2. Penyesuaian Aturan Pajak Penghasilan Dalam PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2022

3. Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Terpakai, TidakPerlu Dikembalikan

4. Mengenal, Apa Itu PPN Final?

5. Tarif PPh Badan Ditetapkan 22% Mulai Tahun 2022

6. Integrasi NIKSebagai NPWP Orang Pribadi

7. Omzet UMKM Sampai Dengan Rp500 Juta TidakDikenakan Pajak

8. Undang-Undang Harmonisasi PeraturanPerpajakan Resmi Diundangkan

Dapatkan link
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Komentar

Posting Komentar

instagram

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh jasa pajak (@taxjasa)

Facebook

Cari Blog Ini

Postingan Populer

Daftar Natura yang Dikecualikan dari Obyek Pajak Penghasilan

Pada tanggal 1 Juli 2023 lalu, Pemerintah menerbitkan PMK 66/2023 yang mengatur perlakuaan Pajak Penghasilan (PPh) atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam suatu bentuk natura atau kenikmatan. Baca juga : Ketahui Aturan Teknis Pajak Natura dan Kenikmatan dalam PMK 66/2023 PMK 66/2023 diterbitkan karena aturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 belum menampung kebutuhan penyesuaian perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Selain itu, PMK ini juga sebagai aturan pelaksanan PP 55/2022. Mengacu pada pasal 23 ayat 1 (2) PP 55/2022, biaya penggantian atau imbalan berupa natura dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja asalkan natura tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan. Biaya penggantian atau imbalan sehubuga

Peserta PPS Dapat Menyampaikan Laporan Realisasi Repatriasi dan Investasi Sampai 31 Mei 2023

Laporan Realisasi Repatriasi dan/atau Investasi dapat disampaikan secara elektronik melalui laman DJP online Siapa yang Wajib Menyampaikan Laporan Realisasi Repatriasi dan/atau Investasi PPS? Wajib Pajak peserta PPS memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih. Ketentuan ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 yaitu : Wajib Pajak peserta PPS yang menyatakan: 1. Mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi); dan/atau 2. Menginvestasikan harta bersih pada: a. Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau b. Surat Berharga Negara, harus menyampaikan laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan/atau investasi Harta bersih paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pe

Ketahui Aturan Teknis Pajak Natura dan Kenikmatan dalam PMK 66/2023

MENGENAL APA ITU PAJAK NATURA? Pajak Natura, atau yang biasa disebut juga pajak perusahaan atas fasilitas atau tunjangan karyawan adalah pajak dikenakan atas penerimaan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pajak ini terkait dengan penerimaan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari fasilitas atau tunjangan kerja. Pajak ini diatur berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan berlaku bagi perusahaan yang memberikan fasilitas tersebut kepada karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Beberapa contoh fasilitas karyawan yang dianggap sebagai penerimaan berupa barang atau jasa dan kena pajak natura diantaranya adalah kendaraan dinas; penginapan atau rumah dinas; makanan dan minuman; asuransi kesehatan; klub olah raga atau kebugaran Baca juga : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Resmi Diundangkan ATURAN PAJAK NATURA di PMK 66/2023 Pemerintah akhirnya menerbitkan PMK 66/2023 yang

Diberdayakan oleh Blogger

Gambar tema oleh gaffera

Tax Jasa