Mulai Hari ini,1 Juli 2024! NPWP 16 Digit Resmi Berlaku

Implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai berlaku hari ini, Senin, 1 Juli 2024. Artinya, baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah sudah mulai menggunakan NPWP 16 digit dalam melakukan layanan administrasi perpajakannya. Pemadanan NIK-NPWP ini merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Ditjen Pajak (DJP) untuk Program Satu Data Indonesia.

Sebelumnya, kebijakan pemadanan NIK-NPWP diterapkan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023. Dalam aturan itu disebutkan, implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi wajiib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dilaksanakan pada 1 Juli 2024.

Sementara bagi pihak lain, seperti perbankan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan waktu dalam penggunaan NIK sebagai NPWP sampai dengan akhir tahun 2024. Pemberian waktu itu diberikan jika sistem yang dimiliki oleh pihak lain terkait, belum siap menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP.

Penggunaan NIK Sebagai NPWP, NPWP 16 Digit dan NITKU

Saat ini Ditjen Pajak (DJP) telah merilis PER-06/PJ/2024 yang memuat penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU dalam layanan administrasi perpajakan.

Terkait dengan beleid tersebut, DJP merilis pernyataan remi melalui Siaran Pers Nomor SP-21/2024. Otoritas pajak menyatakan malalui PER-06/PJ/2024, DJP meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU.

|Baca juga : Resmi! NIK menggantikan NPWP, Begini Format Baru NPWP

Berikut beberapa rangkuman yang terdapat dalam PER-06/PJ/2024 :

Pasal 1 – Definisi:

1. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor identitas Wajib Pajak untuk administrasi perpajakan.

3. Penduduk, yaitu Warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia.

4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor identitas unik bagi penduduk Indonesia.

5. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) adalah Nomor identitas untuk tempat usaha yang berbeda dari tempat tinggal Wajib Pajak.

6. Pihak Lain yaitu Badan atau instansi pemerintahan yang menggunakan NPWP dalam layanannya.

Pasal 2 - Penggunaan Identitas dalam Administrasi Perpajakan:

1. Mulai 1 Juli 2024 :

Wajib Pajak harus menggunakan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU dalam layanan administrasi.
Pihak lain harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit dalam layanannya.

2. Layanan administrasi yang menggunakan identitas ini mencakup

Pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration);
Akun profil Wajib Pajak dalam DJP Online;
Informasi Konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP);
Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26);
Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi);
Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instasi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah); dan
Pengajuan keberatan (e-Objection)

Selain dapat diakses dengan menggunakan nomor identitas NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit dan NITKU, layanan-layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

3. Jenis layanan administrasi yang sudah mengakomodasi NIK sebagai NPWP, NPWP 16 dan NITKU, akan ditambah dan diumumkan secara bertahap.

4. Layanan lain diluar poin 2 dan 3 masih menggunakan NPWP 15 digit (Billing, eFaktur, dsb)

Pasal 3 – Kesiapan SIstem Administrasi Pihak Lain

Jika sistem administrasi pihak lain belum siap, maka pihak lain dapat menggunakan NPWP 15 digit sampai 31 Desember 2024.

Pasal 4 – Penyesuaian Dokumen Perpajakan

1. Dokumen perpajakan akan disesuaaikan untuk mencantumkan NPWP 15 digit dan NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit dan NITKU.

2. Dokumen perpajakan dengan format NPWP 15 digit yang diterbitkan sejak 1 Juli 2024 memliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen baru ( dengan NIK/NPWP 16 digit)

3. Contoh format penyesuaian pada ayat 1 terlampir dalam PER-06/PJ/024 ini.

Pasal 5 – Pendaftaran NPWP

1. Wajib Pajak pribadi penduduk diaktivasi NIK sebagai NPWP dan diberikan NPWP 15 digit.

2. Wajib Pajak pribadi bukan penduduk, badan dan instansi pemerintah diberikan NPWP 15 digit dan 16 digit.

3. Wajib Pajak cabang diberikan NPWP 15 digit dan NIK atau NPWP 16 digit dari pusat serta NITKU.

Pasal 6 – Berlaku peraturan

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2024.

Dengan oerubahan NIK yang kini berfungsi ganda sebagai NPWP, masyarakat tidak perlu lagi mengurus dua nomor identitas yang berbeda. Selain memudahkan proses administrasi, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, penggunaan NIK sebagai NPWP juga berarti proses pelaporan dan pembayaran pajak akan menjadi lebih efisien. Pemerintah berupaya memastikan integrasi ini berjalan lancar dengan menyediakan panduan dan layanan bantuan bagi masyarakat.

Melalui integrasi NIK danNPWP, diharapkan akan semakin mudah bagi warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Jadi, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK-NPWP? Jangan sampai mengalami masalah dalam mengakses layanan perpajakan! Kami siap membantu memberikan solusi terbaik bagi masalah perpajakan Anda.